Papua – Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., secara resmi membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di satuan kerja (satker) serta Polres jajaran Polda Papua. Kegiatan berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Jumat (9/10/2026).
Audit kinerja tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pengendalian di setiap satuan kerja berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar pemeriksaan administratif atau rutinitas tahunan, melainkan instrumen strategis untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai oleh organisasi.
“Keberhasilan suatu satuan kerja tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, realisasi, hasil yang dicapai, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh organisasi maupun masyarakat,” tegas Brigjen Pol. Muhajir.
Ia meminta seluruh kepala satuan kerja, Kapolres, dan Kapolresta jajaran Polda Papua untuk memperkuat disiplin pelaksanaan program, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara aktif, berjenjang, dan berkelanjutan.
Menurutnya, setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai rencana, target, dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara transparan dan efisien, dengan memastikan setiap pengeluaran mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.
Selain itu, Wakapolda menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya agar kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki dan tidak kembali terulang pada pemeriksaan berikutnya.
“Kepada seluruh Kasatker, Kapolres, Kapolresta, serta pejabat pengelola program dan anggaran, saya perintahkan untuk memberikan data dan informasi secara benar, terbuka, dan kooperatif. Jangan menutupi kelemahan atau merekayasa laporan,” ujarnya.
Sementara itu, Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua Kombes Pol. Andi Yoseph Enoch, S.I.K., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil Audit Kinerja Tahap I Tahun 2026 terhadap 51 satker jajaran Polda Papua mencatat sebanyak 644 temuan. Jumlah tersebut meningkat 54,07 persen dibandingkan tahun 2025.
Temuan tersebut meliputi bidang manajemen operasional sebanyak 288 temuan atau 44,7 persen, bidang keuangan sebanyak 137 temuan atau 21,3 persen, bidang sumber daya manusia sebanyak 122 temuan atau 18,9 persen, serta bidang logistik sebanyak 97 temuan atau 15,1 persen.
Ia menjelaskan, sejumlah permasalahan yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian pembayaran hak operasional personel, penugasan tanpa surat perintah yang sah, pengelolaan senjata api dan amunisi, ketidaksesuaian data barang milik negara, pekerjaan pemeliharaan fisik yang tidak sesuai kontrak, serta kelemahan dalam pertanggungjawaban keuangan dan biaya perjalanan dinas.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian kegiatan secara lebih mendalam, sekaligus memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya ditindaklanjuti hingga menyentuh akar permasalahan.
Pelaksanaan audit dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober hingga 21 November 2026 terhadap 21 Polres jajaran, kemudian dilanjutkan pada 23 November hingga 22 Desember 2026 terhadap 30 satker Mapolda Papua.
Kepada tim auditor, Wakapolda berharap pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, objektif, independen, dan berintegritas, dengan memperhatikan kesesuaian dokumen, kondisi nyata di lapangan, kewajaran penggunaan anggaran, serta efektivitas pengendalian internal.
Melalui pelaksanaan audit ini, Polda Papua berharap setiap satuan kerja dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, memperkuat pengawasan internal, menjaga aset negara, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(rd)
