Papua – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru (DOB) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Roberth dalam pertemuan Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan, mengingat sejumlah wilayah lainnya telah lebih dahulu memulai pembangunan.
Roberth menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur di empat daerah otonomi baru di Papua.
Ia berharap pembangunan di Papua Pegunungan dapat mulai direalisasikan pada 2027 agar kebutuhan dasar masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi secara bertahap.
“Pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan perlu mendapat perhatian serius. Kami berharap pada 2027 pembangunan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan konektivitas antarwilayah semakin baik,” ujar Roberth.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua perlu memperhatikan karakteristik geografis, kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Menurutnya, kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua harus menjadi landasan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan tantangan di daerah.
Roberth menilai pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan jalan dan sarana fisik, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Kebijakan pembangunan di Papua harus memperhatikan kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam otonomi khusus. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih merata,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal dan mendorong koordinasi dengan pemerintah serta kementerian terkait agar pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan dapat terlaksana sesuai perencanaan.
Percepatan pembangunan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.(rd)
