Polda Papua Ungkap Penanganan Dua Kasus Dugaan TPPO, 29 WNI Jadi Korban Eksploitasi di PNG

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

Papua – Polda Papua melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus mengintensifkan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum TPPO yang digelar di Mapolda Papua Lama, Jumat (20/11/2026).

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Wadirreskrimum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., Kasubdit IV Reknata, AKP Hendra Wahyudi, S.H., serta PS Paur Penum Bidhumas Polda Papua Iptu Syamsudin Lie.

banner 336x280

Wadirreskrimum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins 8.2 sekaligus tindak lanjut perintah Kapolri dan Kapolda Papua dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Papua.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum TPPO/PMI periode 13 hingga 19 November 2026, Ditreskrimum Polda Papua bersama Polres jajaran telah menangani dua perkara dugaan TPPO dan PMI, masing-masing satu Laporan Polisi dan satu laporan pengaduan masyarakat.

“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Karena itu, kami melaksanakan langkah secara menyeluruh melalui edukasi kepada masyarakat, pemantauan jalur keberangkatan, penyelidikan, hingga koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulihan korban,” jelas AKBP Wahyu Basuki.

Pada perkara pertama, Ditreskrimum Polda Papua menangani dugaan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap 29 Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Papua Nugini (PNG). Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tanggal 29 Oktober 2026.

Dalam kasus ini, terdapat enam orang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat. Dari enam orang tersebut, empat orang telah diamankan oleh Kepolisian Papua Nugini, sedangkan dua lainnya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebanyak 29 WNI yang telah tiba di Jayapura sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Sementara itu, masih terdapat 10 WNI yang berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini, yang penanganannya terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Selain itu, Ditreskrimum Polda Papua juga menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perdagangan anak yang melibatkan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

AKBP Wahyu Basuki menegaskan bahwa perkara dugaan perdagangan anak tersebut menjadi perhatian serius kepolisian mengingat korbannya merupakan bayi yang membutuhkan perlindungan khusus.

“Setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang, terlebih yang melibatkan anak-anak, akan kami tangani secara serius dan profesional. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Di samping penegakan hukum, Polda Papua juga melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya Car Free Day Kota Jayapura, SMA Negeri 2 Jayapura, SMKN 5 Jayapura, dan SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura.

Materi sosialisasi mencakup pengenalan modus perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan pekerjaan, perekrutan pekerja migran secara nonprosedural, serta pemahaman mengenai perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Upaya preventif juga dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan jalur transit, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perekrutan maupun pengiriman korban TPPO melalui jalur keberangkatan tersebut.

Lebih lanjut, Polda Papua turut melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP3MI dalam rangka memastikan perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Wahyu Basuki mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi, khususnya apabila tidak disertai persyaratan dan prosedur resmi.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun legalitas perekrutannya. Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110,” imbaunya.

Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta praktik pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.

Sinergi bersama masyarakat dan instansi terkait diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memastikan hak dan keselamatan para korban mendapatkan perlindungan.(rd)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.