Papua – Polda Papua melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Sinergitas dan Deteksi Dini dalam Pengawasan Orang Asing Guna Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Papua” di Ballroom Lantai 2 Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Rabu (02/09/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Polda Papua bersama sejumlah instansi terkait untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Papua.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Intelkam Polda Papua, Kombes Pol. Jan Wynand Imanuel Makatita, S.I.K., perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura melalui Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Kristin Rumbiak, A.Md., S.H., perwakilan Kepala PLBN Skouw melalui Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Muamar Asrawi, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua melalui Kepala Bidang Pariwisata Nelman Rumere, serta personel Ditintelkam Polda Papua.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan FGD, Direktur Intelkam Polda menyampaikan bahwa Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis dari aspek geografis, sosial, ekonomi maupun keamanan, sehingga meningkatnya mobilitas dan aktivitas orang asing perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif, terintegrasi dan proporsional.
“Pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergitas, koordinasi, pertukaran informasi serta kesamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan,” ucap Dir Intelkam.
Dir Intelkam menjelaskan, pengawasan yang optimal tidak hanya berkaitan dengan keberadaan orang asing, tetapi juga bagaimana setiap instansi dapat memahami pergerakan, tujuan, jaringan, aktivitas serta potensi dampaknya terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, fungsi deteksi dini dan identifikasi memiliki peran penting dalam mencegah potensi gangguan sejak awal, sehingga setiap informasi yang diperoleh di lapangan dapat segera dikomunikasikan, dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi.
“Dengan deteksi dini yang baik, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak awal sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” jelasnya.
Kombes Pol Makatita juga menekankan pentingnya membangun pola kerja yang tidak bersifat sektoral, tetapi mengedepankan kolaborasi, integrasi dan keterpaduan informasi.
Menurutnya, setiap instansi memiliki data, kewenangan, jaringan, pengalaman dan perspektif yang berbeda, sehingga apabila seluruh sumber daya tersebut disinergikan akan membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif, responsif dan mampu menjawab dinamika di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh peserta FGD untuk menerapkan prinsip Early Detection, Early Warning, dan Early Response dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap indikasi maupun potensi gangguan keamanan, ketertiban dan pelanggaran hukum dapat diketahui serta ditangani secara cepat, tepat dan terukur dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menerima paparan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua serta PLBN Skouw yang membahas berbagai aspek terkait keberadaan dan aktivitas orang asing sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui FGD ini, Polda Papua berharap terbangun mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang semakin efektif, sehingga setiap potensi permasalahan terkait aktivitas orang asing dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.(rd)
