Papua – Polda Papua menerima kunjungan kehormatan Deputy Head of Mission atau Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, beserta tim, di Ruang Kerja Wakapolda Papua, Senin (21/9/2026).
Kunjungan tersebut diterima Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., didampingi Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno, S.H., M.H. dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P.
Pertemuan menjadi forum pertukaran informasi mengenai kondisi terkini di Papua, mulai dari situasi keamanan, penegakan hukum, persoalan sosial, pendidikan, kesehatan hingga tantangan pembangunan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Adriaan Palm menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Belanda untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, informasi dari media perlu dilengkapi dengan pengalaman dan pengamatan secara langsung, termasuk melalui dialog dengan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.
“Kunjungan langsung memberikan kesempatan untuk memahami kondisi di lapangan secara lebih utuh. Kami ingin mendengar berbagai pandangan dan melihat perkembangan yang terjadi sejak kunjungan sebelumnya,” ujar Adriaan Palm.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Belanda juga menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Kerja sama tersebut dapat mencakup sejumlah bidang, antara lain pertanian, pengelolaan air, energi terbarukan, lingkungan, kemaritiman, pendidikan dan kebudayaan.
Adriaan Palm menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, termasuk dalam pengembangan padi dan teknologi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
Selain itu, pengalaman Belanda dalam pengelolaan air dan lingkungan juga dinilai dapat menjadi bagian dari kerja sama yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
“Hubungan Indonesia dan Belanda dibangun berdasarkan prinsip kemitraan dan kerja sama yang setara. Ada banyak tantangan bersama yang dapat kita hadapi melalui kolaborasi, termasuk perubahan iklim, energi, lingkungan dan masa depan generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Papua masih menjadi perhatian, khususnya di sejumlah wilayah yang memiliki tantangan geografis dan potensi gangguan keamanan.
Menurutnya, kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di masing-masing wilayah hukum serta menindaklanjuti setiap informasi yang diterima melalui mekanisme sesuai ketentuan dan kondisi di lapangan.
“Penanganan keamanan tidak dilakukan oleh aparat secara sendiri-sendiri. Kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta menjaga stabilitas keamanan,” ujar Wakapolda.
Wakapolda juga menjelaskan bahwa keberadaan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua memiliki berbagai latar belakang yang perlu dilihat secara menyeluruh. Pemerintah dan aparat keamanan terus mendorong pendekatan sosial dan kemanusiaan, termasuk membuka ruang komunikasi serta memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak yang berada di wilayah terdampak.
“Mediasi dan ruang komunikasi tetap penting sebagai bagian dari upaya penyelesaian jangka panjang. Namun, apabila terdapat tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat, aparat tetap memiliki kewajiban melakukan penanganan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno menekankan bahwa kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun penanganan keamanan.
Sejumlah wilayah memiliki akses transportasi yang terbatas dan sulit dijangkau. Karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dengan mengedepankan data dan bukti yang jelas.
“Kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito mengatakan pembangunan fasilitas pelayanan dasar di Papua terus dilakukan, namun pada sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan keamanan yang berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Puskesmas, sekolah dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat telah dibangun hingga tingkat distrik dan kampung. Tantangannya adalah bagaimana memastikan fasilitas tersebut dapat terus berfungsi dan masyarakat maupun tenaga pelayanan dapat menjalankan aktivitas dengan aman,” ujar Cahyo.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan kerja sama di bidang pendidikan. Pemerintah Belanda berencana membangun komunikasi dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk di Papua, untuk mengidentifikasi peluang kerja sama pendidikan, penelitian dan pertukaran pengetahuan.
Kerja sama di bidang budaya juga menjadi salah satu perhatian, termasuk mendorong pertukaran antarmasyarakat Indonesia dan Belanda.
Kunjungan kehormatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, khususnya dalam memahami kondisi Papua secara langsung serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat.(dv)
