Papua – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, mendapat perhatian dari Ondoafi Depapre, Septinus Jarisetouw, S.Sos., M.Pd., AIFO. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh setelah ratusan warga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program MBG pada awal Agustus 2026.
Septinus menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kejadian yang terjadi di Depapre dinilai perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki mekanisme penyediaan, pengolahan hingga distribusi makanan agar keamanan penerima manfaat benar-benar menjadi prioritas.
“Program ini adalah program yang bagus. Tapi setelah kejadian keracunan tentu perlu pembenahan dari penyelenggara,” ujar Septinus Jarisetouw saat ditemui belum lama ini.
Insiden tersebut sebelumnya dilaporkan berdampak pada 543 warga di Distrik Depapre dan wilayah sekitarnya. Mereka mengalami sejumlah gejala gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua.
Dalam proses penanganan, pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menduga gangguan kesehatan berkaitan dengan penurunan kualitas menu tempe bacem yang dimasak terlalu dini.
Pihak yayasan pengelola juga telah menyampaikan permintaan maaf serta menanggung biaya pengobatan warga yang terdampak. Sementara itu, kepolisian bersama BGN melakukan investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab kejadian tersebut.
Bagi Septinus, penyelesaian persoalan tidak berhenti pada penanganan warga yang terdampak. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab kejadian dan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
“Pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan dan segera menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka, termasuk mengenai kemungkinan penyebab gangguan kesehatan, baik yang berkaitan dengan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan maupun distribusi makanan,” tegasnya.
Selain transparansi, ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu melibatkan berbagai unsur. Koordinasi antara pengelola SPPG, tenaga kesehatan, aparat keamanan, pihak sekolah, pemerintah setempat, hingga masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan program berjalan aman sekaligus mendapat kepercayaan masyarakat.
Menurut Septinus, keterlibatan berbagai pihak juga dapat mencegah munculnya informasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Ia memahami apabila insiden tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Karena itu, apabila program MBG kembali dilaksanakan di Distrik Depapre, pemerintah diminta terlebih dahulu memastikan adanya pembenahan pada sistem pengelolaan SPPG serta peningkatan pengawasan terhadap standar keamanan pangan.
“Yang terpenting adalah adanya perbaikan sistem dan jaminan keamanan bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Septinus berharap pemerintah dapat menjadikan kejadian di Depapre sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan MBG ke depan. Menurutnya, keterbukaan hasil pemeriksaan, penanganan terhadap warga terdampak, serta penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang konsisten, program MBG diharapkan tetap dapat mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan kesehatan penerima manfaat.(re)
