Papua – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat keamanan tidak melibatkan masyarakat sipil dalam wilayah operasi di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko warga menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata.
Pigai menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat harus diberikan tanpa membedakan asal maupun latar belakang. Menurutnya, warga Papua maupun non-Papua yang berada di wilayah terdampak konflik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.
Ia mengatakan, Kementerian HAM memiliki kewenangan untuk meminta aparat pemerintah agar tidak melibatkan masyarakat sipil dalam kegiatan operasi di wilayah konflik.
“Kita meminta agar masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam wilayah operasi,” ujar Pigai, sebagaimana diberitakan Kalteng Lima, Rabu (23/9/2026).
Selain kepada aparat keamanan, Pigai juga menyerukan kepada kelompok TPN-OPM agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat sipil.
Menurutnya, situasi di wilayah konflik dapat menyulitkan aparat maupun kelompok bersenjata dalam membedakan masyarakat biasa dengan pihak yang terlibat dalam operasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pigai mencontohkan masyarakat yang bekerja sebagai sopir di kawasan operasi. Dalam situasi tertentu, personel keamanan juga dapat berada di lapangan tanpa menggunakan atribut kedinasan. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat meningkatkan risiko terjadinya salah identifikasi.
Ia menjelaskan, dalam prinsip hukum humaniter internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkewajiban membedakan masyarakat sipil dengan pihak yang mengambil bagian dalam permusuhan.
Masyarakat sipil pada prinsipnya mendapat perlindungan dari serangan langsung, kecuali ketika dan selama mereka secara langsung mengambil bagian dalam permusuhan.
Pigai menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil tidak cukup hanya dilakukan melalui kecaman setelah terjadi insiden. Upaya pencegahan dan perlindungan perlu menjadi bagian dari langkah yang dilakukan selama situasi konflik berlangsung.
Ia kembali menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap terlindungi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasi keamanan di wilayah Papua.(rd)
