Papua – Tokoh pemuda Papua dan aktivis gereja, Desius Tabuni, menyoroti kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua serta dampaknya terhadap masyarakat sipil, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam keterangannya, Desius menilai persoalan keamanan di Papua tidak hanya perlu dilihat dari perspektif politik, tetapi juga dari kondisi masyarakat yang terdampak langsung oleh kekerasan dan konflik. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil tanpa membedakan latar belakang.
Desius juga menyoroti dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman, termasuk dugaan tekanan terhadap kepala kampung untuk menyerahkan dana kampung yang seharusnya digunakan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Penderitaan ini semakin nyata di tingkat kampung. Dana kampung yang seharusnya murni digunakan untuk membangun infrastruktur lokal dan mensejahterakan rakyat justru dirampas oleh kelompok tersebut,” kata Desius.
Selain itu, Desius menyoroti risiko keamanan yang dihadapi masyarakat sipil, termasuk pilot penerbangan perintis, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan, dan masyarakat lokal. Menurutnya, keberadaan pekerja sipil memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dasar, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Ia juga menyinggung kasus kekerasan terhadap pilot sipil Glen Malcolm Conning di Alama, Mimika, serta sejumlah kasus lainnya yang menurutnya menunjukkan perlunya perlindungan lebih kuat terhadap masyarakat sipil.
Desius menyebut dalam tulisannya terdapat data rekapitulasi gangguan keamanan hingga 23 September 2026 yang mencatat 140 gangguan bersenjata.
Ia juga menyebut 60 warga sipil meninggal dunia dan 54 lainnya mengalami luka-luka hingga September 2026. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan Desius dan perlu dikonfirmasi dengan sumber resmi untuk memperoleh konteks serta verifikasi lebih lanjut.
Menurut Desius, dampak konflik juga dirasakan terhadap fasilitas publik dan pelayanan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, serta aktivitas pembangunan di sejumlah wilayah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam memastikan perlindungan masyarakat, keberlangsungan pelayanan pemerintahan, serta pembangunan tetap berjalan. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan.
“Sebagai pimpinan di wilayah administratif yang bersentuhan langsung dengan akar rumput, kepala daerah wajib dilibatkan secara aktif untuk melindungi masyarakat dan memastikan roda pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan,” ujarnya.
Desius juga mendorong penanganan kelompok bersenjata dilakukan melalui penegakan hukum yang terukur dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat sipil.
Menurutnya, upaya menjaga keamanan perlu berjalan beriringan dengan pemulihan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa perlindungan masyarakat harus diberikan kepada seluruh warga Papua, baik OAP maupun non-OAP. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah konflik membutuhkan rasa aman agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan memperoleh pelayanan dasar.
Desius berharap seluruh pihak dapat mengedepankan upaya perlindungan masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga sipil.
Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.
