Papua – Kebakaran yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dilaporkan merembet hingga ke kawasan hutan adat milik masyarakat.
Asap tebal yang menyebar ke sejumlah wilayah turut mengganggu aktivitas penerbangan perintis dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerhati lingkungan Elius Pase, S.Pt., menyampaikan bahwa sebaran asap telah mencapai sejumlah wilayah di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya di daerah yang bergantung pada transportasi udara untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.
“Asap dan kabut tebal membias hingga ke Kabupaten Yahukimo, sehingga aktivitas penerbangan lumpuh total di beberapa kabupaten,” ujar Elius Pase.
Adapun tujuh kabupaten yang disebut terdampak kabut asap meliputi Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Tolikara, dan Waropen.
Kondisi ini dikhawatirkan menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi bahan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok, terutama di wilayah yang mengandalkan penerbangan perintis.
Elius mengingatkan bahwa gangguan penerbangan dalam waktu lama berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, diperlukan langkah penanganan segera oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, terutama untuk melindungi kesehatan warga yang terpapar kabut asap.
Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, menggunakan masker yang sesuai, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Selain penanganan dampak kesehatan, upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran perlu dilakukan secara terpadu agar api tidak meluas dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan titik api.
Gangguan penerbangan akibat kabut asap juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi distribusi logistik dan akses pelayanan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, instansi kesehatan, BMKG, dan otoritas penerbangan diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran dan dampaknya.
Penanganan yang cepat dan terkoordinasi diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian hutan dan wilayah adat, serta memulihkan aktivitas penerbangan dan distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah terdampak.(rd)
