Papua – Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., menggelar audiensi bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua terkait evaluasi dan penguatan kuota afirmasi penerimaan calon anggota Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Lobby Lantai 2 Mapolda Papua, Koya Koso, Jumat (24/04/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua, Yoel Mulait, S.H., Wakil Ketua Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua, Raimond May, S.Km., M.Sos, dan Sekretaris Orpa Nari, Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol. Hengky Pramudya, S.I.K., M.Si, para pejabat utama Polda Papua serta para anggota Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua.
Dalam pertemuan itu, MRP menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap generasi muda Papua agar memperoleh kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen Polri. MRP juga mendorong peningkatan kuota afirmasi serta perlindungan terhadap cita-cita anak-anak OAP.
Kapolda Papua menegaskan bahwa proses seleksi anggota Polri dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan, termasuk nilai ambang batas (passing grade) psikologi minimal 61.
“Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan profesional. Kami pastikan tidak ada praktik titipan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi,” ucap Kapolda Papua.
Kapolda mengungkapkan, jumlah pendaftar calon anggota Polri di Papua mencapai lebih dari 4.000 orang, sementara kuota yang tersedia sekitar 300 orang. Tingginya animo tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas seleksi sekaligus mengakomodasi kebijakan afirmasi.
Sebagai bentuk keberpihakan, Polri menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif, di antaranya relaksasi persyaratan fisik bagi OAP, seperti penyesuaian tinggi badan minimal bagi calon polisi laki-laki dari 163 sentimeter menjadi 160 sentimeter. Selain itu, ditargetkan komposisi kelulusan sebesar 70 persen OAP dan 30 persen non-OAP.
Kapolda juga menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi Mabes Polri untuk memberikan ruang lebih luas bagi putra daerah tanpa mengabaikan standar kompetensi.
“Pemerataan distribusi personel Polri sangat penting, khususnya di wilayah pedalaman yang masih minim keterwakilan anggota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian secara merata di seluruh wilayah Papua,” jelasnya.
Irjen Pol. Patrige juga mendorong pemerintah daerah untuk turut berperan dalam mendukung program afirmasi melalui penyediaan anggaran pendidikan bagi calon peserta sejak tahap awal hingga pelantikan.
“Sinergi antara Polri, MRP, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan afirmasi ini berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kapolda.
Di sisi lain, MRP menyatakan komitmennya untuk mendukung program afirmasi, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma negatif terkait praktik “titip-menitip” dalam proses rekrutmen.
Wakil Ketua Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua menyoroti perlunya kejelasan distribusi kuota serta mengusulkan pengaktifan kembali program Polisi Noken sebagai salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di Daerah.
Sebagai bagian dari penguatan integritas, seluruh tahapan seleksi akan diawasi secara ketat melalui tim supervisi, serta dilengkapi mekanisme validasi status OAP guna memastikan kebijakan afirmasi tepat sasaran.
Melalui audiensi ini, diharapkan proses rekrutmen anggota Polri Tahun 2026 dapat berjalan transparan, berkeadilan, dan mampu membuka peluang lebih besar bagi putra-putri asli Papua untuk mengabdi di institusi Polri.(WI)
