Papua – Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Papua.
Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah kekerasan dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, bekerja sama dengan The Asia Foundation, di Jayapura.
Gubernur Papua menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian dan komitmen bersama.
Menurutnya, setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan.
“Perlindungan perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan,” tegas Gubernur Papua.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran. Selain penegakan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta pemulihan korban harus menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Gubernur berharap Forum Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menjadi wadah untuk menyatukan langkah, menyelaraskan program, dan memperkuat pelayanan bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan diharapkan dapat diatasi secara lebih efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, Polri turut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pelayanan terkait diperlukan untuk memastikan setiap laporan ditangani secara profesional serta korban memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Papua berharap tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak.
Komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.(rd)
