Papua – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka akses pemantauan kondisi HAM di Papua bagi pihak internasional, termasuk Kepulauan Solomon yang disebut mewakili Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) serta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Desakan tersebut disampaikan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua sebagai respons terhadap sorotan internasional mengenai situasi HAM di Papua. Koalisi menilai pemantauan internasional diperlukan untuk mendorong penanganan persoalan HAM secara terbuka, objektif, dan menyeluruh.
Dalam pernyataannya, koalisi turut menyoroti respons delegasi Indonesia terhadap sorotan Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam Sidang Majelis Umum PBB. Mereka menilai tanggapan pemerintah perlu diikuti langkah konkret dalam menangani berbagai persoalan HAM yang menjadi perhatian publik.
Koalisi juga merujuk pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang sebelumnya menyebut penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi serta keterlibatan berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik hingga tokoh nasional.
Selain itu, koalisi menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang dilaporkan terjadi di Papua, termasuk insiden di Kabupaten Puncak pada April 2026.
Mereka merujuk laporan mengenai dugaan penembakan di Distrik Kemburu yang disebut menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, serta menyinggung kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang dilaporkan tertembak di Kabupaten Intan Jaya pada 2 Juli 2026.
Koalisi menilai berbagai laporan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui proses klarifikasi dan penyelidikan oleh lembaga yang berwenang.
Mereka juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat yang berada di wilayah konflik.
“Penyelesaian persoalan HAM di Papua membutuhkan keterbukaan, transparansi, dan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap laporan dugaan pelanggaran HAM perlu ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan yang semestinya,” demikian rumusan pernyataan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.
Koalisi juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan terhadap warga sipil serta mendorong penyelesaian setiap dugaan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut koalisi, penanganan persoalan HAM tidak cukup dilakukan melalui pernyataan pemerintah, tetapi perlu disertai koordinasi lintas lembaga, penegakan hukum, dan langkah nyata untuk menjamin hak-hak masyarakat.
Berbagai desakan tersebut merupakan pandangan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.
Sementara itu, laporan dugaan pelanggaran HAM yang disebutkan perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(rd)
