Papua – Konferensi IV Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Tahun 2026 digelar di Obhe Heleybey, Jalan Bistur Pos Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (24/09/2026).
Konferensi tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus Hosea Murib, S.Sos., Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua Kombes Pol Andi Yosep Enock, S.I.K., Ketua Poksus DPRP Papua Wellem Bonay, anggota DPD Provinsi Papua, perwakilan Kodaeral X, Kodam XVII/Cenderawasih, Polres Jayapura, Rindam XVII/Cenderawasih, Pemerintah Kabupaten Jayapura, para Ondofolo Suku Sentani serta masyarakat adat Suku Sentani.
Dalam sambutannya, Ondofol Ondokleuw menjelaskan bahwa konferensi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberadaan dan penataan kelembagaan DASS. Ia menyampaikan bahwa para Ondoafi sebelumnya telah melakukan diskusi untuk melihat kembali legalitas serta posisi DASS sebagai wadah masyarakat adat dan mitra pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan.
“DASS hari ini, konferensi ini, kita mau merubah AD/ART dengan berasas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi DASS, Melki Suebu, mengatakan bahwa konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi para Ondofolo Fobuwana Ana untuk mengambil keputusan terkait masa depan kelembagaan DASS.
Ia menjelaskan bahwa peninjauan terhadap keperdataan dan kepengurusan DASS dilakukan agar kelembagaan tersebut dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua beserta perubahannya, serta berbagai ketentuan pemerintah lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus, Hosea Murib, S.Sos., saat membuka konferensi secara resmi, menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai adat dan menentukan arah DASS dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat adat Sentani di masa depan.
“Konferensi ini bukan sekadar forum organisasi biasa, melainkan ruang penting untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai adat, serta menentukan arah pergerakan DASS dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat adat Sentani di masa depan,” ujarnya.
Menurutnya, DASS memiliki peran penting sebagai wadah berhimpun para Ondoafi dan Kepala Suku sekaligus payung yang mengayomi kepentingan masyarakat adat Sentani. Karena itu, kepengurusan yang dihasilkan melalui konferensi diharapkan tetap netral, berwibawa dan mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.
Ia juga menilai masyarakat adat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, baik dalam pelestarian budaya maupun peningkatan kesejahteraan. Sinergi antara masyarakat adat, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar kekayaan budaya lokal dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di kampung-kampung.
“DASS memiliki tugas mulia untuk menata norma adat, menjaga serta melindungi lingkungan hidup, dan mendorong kehidupan masyarakat yang bermartabat, maju, mandiri, serta sejahtera,” katanya.
Lebih lanjut, forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi DASS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga eksistensi dan nilai-nilai masyarakat adat Sentani.(rd)
