Papua – Pemerintah Provinsi Papua bersama jajaran TNI-Polri dan sejumlah instansi terkait memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dipengaruhi kondisi iklim dan fenomena El Nino di wilayah Papua.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait kebakaran hutan dan kekeringan dampak El Nino yang berlangsung di Aula Lukmen 2, Gedung Negara Dok V, Jayapura Utara, Rabu (26/08/2026).
Kegiatan dihadiri Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Dr. Aryoko F. Rumaropen, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, serta unsur Forkopimda dan pimpinan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Papua Yustus Rumakiek memaparkan kondisi iklim yang perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi kering dan meningkatnya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Papua menjadi indikator penting yang harus diantisipasi melalui penguatan sistem peringatan dini, ketahanan air, kesiapsiagaan sektor pertanian dan pangan, serta penguatan sektor kehutanan.
Kepala BMKG Papua Yustus Rumakiek menegaskan bahwa kondisi tersebut harus direspons secara cepat dan terkoordinasi.
“Perubahan iklim ini merupakan risiko bersama yang harus kita antisipasi secara cepat. Informasi hari tanpa hujan dan sebaran titik panas harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, sehingga potensi kebakaran hutan dapat dicegah lebih awal.”
Sementara itu, Kepala Balai Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua Prianto menjelaskan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan, penanganan pascakebakaran, penegakan hukum hingga rehabilitasi lahan.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah tersebar di sejumlah wilayah Papua.
“Pencegahan harus menjadi langkah utama. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi kebakaran,” ujar Prianto.
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyampaikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi potensi karhutla. Sejumlah titik api nyata telah ditangani di beberapa wilayah, sementara personel dan armada disiagakan untuk mempercepat respons di lapangan.
“Kita sudah melakukan pengecekan kesiapan personel dan armada. Penanganan terhadap titik api harus dilakukan dengan cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” tegas Pangdam XVII/Cenderawasih.
Kesiapan tersebut meliputi puluhan armada pemadam, kendaraan tangki air, ambulans, serta kendaraan operasional untuk mendukung mobilisasi personel. Dalam penanganan wilayah yang sulit dijangkau kendaraan, diperlukan pula pompa air portabel dan tambahan selang pemadam.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam arahannya menekankan pentingnya langkah tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melanggar hukum. Ia meminta jajaran kepolisian, pemerintah daerah, TNI, Dinas Kehutanan dan instansi terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya minta jajaran kepolisian, khususnya para Kapolres, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan kementerian terkait untuk menindak tegas para pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.”
Gubernur juga menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keseriusan seluruh pihak, terutama kepala daerah bersama unsur Forkopimda di wilayah masing-masing.
“Kita harus bekerja serius dan tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang ringan. Koordinasi dan kolaborasi harus terus ditingkatkan agar setiap daerah mampu memberikan respons cepat apabila terjadi kebakaran.”
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir turut menyampaikan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi potensi karhutla serta kondisi kekeringan di wilayah Papua.
Polda Papua, lanjutnya, terus mendorong jajaran kewilayahan untuk meningkatkan pemantauan, memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan TNI, serta mengambil langkah cepat terhadap setiap informasi mengenai titik api maupun potensi kebakaran.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Setiap informasi terkait potensi kebakaran harus segera ditindaklanjuti agar api tidak berkembang dan meluas,” ujar Brigjen Pol. Muhajir.
Selain penanganan di lapangan, upaya pencegahan juga menjadi perhatian utama. Seluruh pihak didorong untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemantauan titik panas melalui data BMKG, sistem pemantauan, serta laporan masyarakat juga terus diperkuat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Polda Papua mengajak masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla dengan menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat maupun instansi terkait apabila menemukan titik api.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BMKG, BPBD, instansi teknis dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla dapat dicegah sejak dini serta dampak kekeringan terhadap masyarakat, lingkungan, pertanian dan ketahanan pangan di Papua dapat diminimalkan.(rd)
